Tujuan Perbup ini disusun untuk:

• Memberikan pedoman dan arah kebijakan daerah dalam pembentukan, pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan koperasi desa/kelurahan.*

• Menguatkan peran koperasi sebagai motor perekonomian rakyat desa/kelurahan yang mendorong ketahanan ekonomi masyarakat.

Ketentuan Umum

• Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah koperasi yang beranggotakan warga desa/kelurahan setempat.

• Perbup menjabarkan prinsip pembentukan, model usaha, pengelolaan, dan pendanaan koperasi yang sesuai dengan ketentuan UU dan peraturan pelaksana.

Pemerintah daerah berperan dalam:

• Koordinasi lembaga terkait pembentukan dan pemberdayaan koperasi.

• Pendampingan dan fasilitasi musyawarah desa/kelurahan untuk pendirian koperasi.

• Penyediaan anggaran untuk pembentukan serta pemberian bantuan pembuatan akta notaris pendirian koperasi.

• Sosialisasi, monitoring, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan implementasi koperasi.

Pembentukan koperasi dilakukan melalui:

• Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus yang melibatkan tokoh masyarakat dan instansi terkait.

• Tiga model pembentukan koperasi:

1. Pendirian koperasi baru di desa/kelurahan.

2. Pengembangan koperasi yang sudah ada untuk meningkatkan kapasitas.

Pengurusan & Kegiatan Usaha

• Nama koperasi harus memuat “Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih” ditambah nama desa/kelurahan.

• Pengurus & pengawas dipilih melalui musyawarah anggota.

• Bidang usaha koperasi mencakup:

  • Gerai sembako

  • Unit simpan pinjam

  • Gerai klinik desa

  • Gudang/logistik

  • Kegiatan lain sesuai kebutuhan masyarakat dan potensi lokal.

Perbup menekankan kebijakan pemerintah daerah yang mencakup:

• Kelembagaan: peningkatan kompetensi pengurus dan manajemen.

• Produksi & pemasaran: dukungan teknis dan pengembangan pasar.

• Keuangan: akses pembiayaan, modal koperasi, dan kerjasama lembaga keuangan.

• Inovasi & teknologi: adopsi teknologi untuk efisiensi dan daya saing.

Pemerintah daerah wajib melakukan perlindungan koperasi dengan :

• Menetapkan bidang usaha strategis yang dilindungi untuk kegiatan koperasi.

• Memberikan bantuan modal, restrukturisasi kredit, atau rekonstruksi usaha ketika perlu.