Rabu, 11 November 2026. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong mensosialisasikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang saat ini masih dalam proses pembahasan bersama dengan Komisi I DPRD Kabupaten Tabalong. Salah satu substansi penting dalam Raperda tersebut adalah memasukkan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan ke dalam materi muatan Perda, sehingga keberadaan dan penyelenggaraan Posbankum di desa dan kelurahan memiliki landasan hukum di tingkat daerah.

Raperda ini dimaksudkan untuk memfasilitasi masyarakat dalam memperoleh bantuan hukum melalui dua bentuk layanan penyelenggaraan, yaitu Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dan layanan Posbankum. Layanan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum (LKBH) yang terakreditasi.

Salah satu substansi penting dalam Raperda tersebut adalah memasukkan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan ke dalam materi muatan Perda, sehingga keberadaan dan penyelenggaraan Posbankum di desa dan kelurahan memiliki landasan hukum di tingkat Daerah.

Layanan Posbankum diberikan oleh Pemberi Layanan Posbankum di desa atau kelurahan kepada Penerima Layanan Posbankum, dengan ruang lingkup meliputi konsultasi dan informasi hukum, Bantuan Hukum dan advokasi, perdamaian di luar pengadilan/mediasi, serta rujukan. Pengaturan ini diharapkan dapat memperkuat kepastian hukum, keberlanjutan kelembagaan, dan akses masyarakat terhadap layanan hukum yang mudah dijangkau di tingkat desa dan kelurahan.