Tanjung – Pemerintah Kabupaten Tabalong melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Layanan dan Pembinaan Paralegal Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan Tingkat Kabupaten Tabalong Tahun 2026, Rabu (11/11/2026), bertempat di Gedung Balai Rakyat H. Dandung Suchrowardi, Komplek Pendopo Bersinar.

Kegiatan sosialisasi dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong, dengan menghadirkan 2 (dua) Narasumber dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan. Turut hadir Ketua APDESI Kabupaten Tabalong, Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, perwakilan kecamatan, serta para Sekretaris Desa dan Sekretaris Kelurahan se-Kabupaten Tabalong sebagai peserta sosialisasi paralegal Posbankum.

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparatur desa dan kelurahan dalam mendukung penyelenggaraan layanan Posbankum serta optimalisasi peran paralegal di tingkat desa dan kelurahan.

Dalam kegiatan tersebut disampaikan bahwa keberadaan Posbankum bukan sekadar fasilitas pelayanan, tetapi merupakan sarana untuk mendekatkan akses keadilan kepada masyarakat, khususnya kelompok kurang mampu dan rentan. Melalui Posbankum, masyarakat diharapkan memperoleh akses informasi hukum, konsultasi, fasilitasi mediasi, serta bantuan awal dalam menghadapi permasalahan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kabupaten Tabalong berharap para peserta paralegal dapat mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh dengan mendukung keberlanjutan dan optimalisasi layanan Posbankum di wilayah masing-masing. Dukungan pemerintah desa, kelurahan, kecamatan, dan seluruh pihak terkait menjadi faktor penting agar Posbankum benar-benar hadir sebagai layanan hukum yang mudah diakses dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Melalui kegiatan ini, sinergi antara Pemerintah Kabupaten Tabalong, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, DPMD Kabupaten Tabalong, Kecamatan serta pemerintah desa dan kelurahan diharapkan semakin kuat dalam mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dan memperoleh akses keadilan secara merata.