TANJUNG – Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong bersama Analis Hukum Ahli Muda dan Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan mengikuti kegiatan On Desk Interview terkait Reviu Arsitektur Pemerintah Digital Kabupaten Tabalong, bertempat di Aula Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong, Lantai 2.

Dalam kegiatan tersebut, Bagian Hukum mendapatkan apresiasi atas upaya pengembangan dan integrasi berbagai layanan berbasis digital yang terpusat melalui aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Tabalong. Integrasi ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, efektivitas tata kelola pemerintahan, serta kemudahan akses masyarakat terhadap layanan dan informasi hukum.

Melalui aplikasi JDIH, Bagian Hukum telah mengintegrasikan berbagai inovasi dan layanan, meliputi:

Layanan Teknis Penulisan Kepbup, untuk mendukung pelayanan teknis penyusunan Keputusan Bupati.

SIPP-Dah (Sistem Informasi Penomoran Produk Hukum Daerah), sebagai layanan informasi penomoran produk hukum daerah.

LIMBAT (Layanan Informasi Hukum Kabupaten Tabalong), yang menyajikan informasi hukum dalam bentuk animasi agar lebih mudah dipahami masyarakat.

PerdaKu (Layanan Koreksi Draf Produk Hukum Daerah), untuk mendukung proses koreksi dan penyempurnaan rancangan produk hukum daerah.

PUSPA PERDABU (Pusat Arsip Administrasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati), sebagai sarana pengelolaan dan penelusuran arsip administrasi produk hukum daerah.

Layanan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin, sebagai bentuk fasilitasi akses terhadap layanan bantuan hukum.

Layanan Bantuan Hukum Masyarakat Desa/Kelurahan, untuk mendukung akses masyarakat terhadap layanan bantuan hukum di tingkat desa dan kelurahan.

Layanan Fasilitasi Produk Hukum Daerah, yang terintegrasi dengan aplikasi pemerintah pusat, antara lain e-Harmonisasi dan e-Perda.

Apresiasi yang diberikan dalam kegiatan tersebut menjadi motivasi bagi Bagian Hukum untuk terus mengembangkan inovasi pelayanan berbasis digital yang terintegrasi, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna layanan.

Melalui pengembangan JDIH, Bagian Hukum tidak hanya menghadirkan kemudahan dalam memperoleh dokumentasi dan informasi hukum, tetapi juga membangun ekosistem pelayanan hukum digital yang menghubungkan proses penyusunan, koreksi, fasilitasi, penomoran, pengarsipan hingga pemberian bantuan hukum.

Ke depan, integrasi ini diharapkan semakin memperkuat kontribusi Bagian Hukum dalam mendukung terwujudnya Pemerintahan Digital Kabupaten Tabalong yang terpadu, transparan, akuntabel, dan memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat maupun perangkat daerah.