Sistem Informasi Penomoran Produk Hukum Daerah
Sistem informasi untuk memantau dan mengelola proses penomoran produk hukum daerah di Kabupaten Tabalong secara terpadu dan terintegrasi
Total Dokumen
137
Selesai
118
Dalam Proses
19
Menampilkan 15 dari 137 dokumen SIPPDAH
Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tabalong No 40 Tahun2017 tentang Besaran Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sudah Diautentifikasi dan Terdokumentasi
Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
Sudah Diautentifikasi dan Terdokumentasi
Besaran Persentase dan Pertimbangan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Sudah Diautentifikasi dan Terdokumentasi
Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kelua
Sudah Diautentifikasi dan Terdokumentasi
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
Sudah Diautentifikasi dan Terdokumentasi
Standar Biaya Umum Di Desa
Sudah Diautentifikasi dan Terdokumentasi
Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Subsidi Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Sudah Diautentifikasi dan Terdokumentasi
Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Daerah
Sudah Diautentifikasi dan Terdokumentasi
Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
Sudah Diautentifikasi dan Terdokumentasi
Pengendalian Inflasi dan Mitigasi Dampak Inflasi di Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025
(Dalam Proses Koreksi)
Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah
(Dalam Proses Koreksi)
Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanas Dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sudah Diautentifikasi dan Terdokumentasi
Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sudah Diautentifikasi dan Terdokumentasi
Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 80 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
Proses Penomoran
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
Sudah Diautentifikasi dan Terdokumentasi


