Abstrak

:

-

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 huruf a, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk memfasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika serta psikotropika dan zat adiktif lainnya di Daerah, salah satunya dengan cara menyusun Peraturan Daerah.

-

Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 8 Tahun 1965, UU No. 8 Tahun 1976, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 5 Tahun 1997, UU No. 7 Tahun 1997, UU No. 35 Tahun 2009, 36 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 11 Tahun 2020, PP. No. 27 Tahun 1983, PP. No. 40 Tahun 2013, Permendagri No. 12 tahun 2019, Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong Nomor 02 Tahun 1991, Perda No. 5 Tahun 2016.

-

Dalam Peraturan ini diatur tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan datau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana dimaksud dalam lampiran undang-undang narkotika sedangkan prekusor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau zat bahan kimia. Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat menyebabkan kecanduan bagi penggunanya sehingga menimbulkan ketergantungan dan membahayakan kehidupan masyarakat sehingga perlu untuk dilakukan pencegahan dan pemberantasan. Untuk mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu adanya peningkatan peran Pemerintah Daerah dan masyarakat. Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagai pedoman dan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan P4GN dan mencegah dan melindungi lapisan masyarakat agar tidak terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika dan prekusor narkotika.

 Catatan

:

-

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Februari 2022  dan ditetapkan pada tanggal 21 Februari 2022.

-

Penjelasan 7 hlm.

Abstrak

:

-

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerontaan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.

-

Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah UU No. 8 Tahun 1965, UU No. 7 Tahun 1992, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU 40 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, UU No. 11 Tahun 2020, UU No. 1 Tahun 2022, PP. No. 54 Tahun 2017, PP. 12 Tahun 2019, PP No. 63 Tahun 2019, Permendagri No. 52 Tahun 2012, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Perda Prov. Kalsel No. 4 Tahun 2011, Perda Kab. Tabalong No. 02 Tahun 2010,  Perda Kabupaten Tabalong No. 05 Tahun 2016.

-

Dalam Peraturan Daerah ini Mengatur tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dengan Sistematika Ketentuan Umum, Tujuan dan Sasaran Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Bank Kalsel, Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal Daerah, Bagi hasil Keuntungan, Pengawasan, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

 Catatan

:

-

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 25 Agustus 2022  dan ditetapkan pada tanggal 25 Agustus 2022.

-

Penjelasan 1 hlm.