Peraturan Daerah ini di buat berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 huruf a, Peraturan Menteri Dalam Negeri 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Penvegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika 3) Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk memfasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekurso Narkotika serta Psikotropika dan zat adiktif lainnya di Daerah.